Ikut Penjaringan Bakal Calon Bupati Parpol, Afrizal Kemukakan Persoalan PAD, Perbaiki Sistem dan Managemen

andy, 07 Nov 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

ROKAN HILIR – Bakal calon bupati penjaringan partai politik (Parpol) menuju pilkada 2020, Afrizal yang lebih dikenal dengan nama Epi Sintong ini menyerahkan berkas pendaftaran penjaringan ke partai Demokrat, partai Gerindra dan partai PKS, Kamis (07/11/2019). Ketika di kantor Gerindra Rohil jalan Pahlawan Bagansiapiapi, rombongan mereka di terima oleh ketua penjaringan partai Gerindra, Abu Kosim,SE beserta ketua Gerindra Rohil, Jufrizal, mantan aleg Rohil, Hendra dan para kader Gerindra lainnya.

Dalam menyampaikan sambutan untuk maju pilkada 2020 ini, Afrizal menegaskan bahwa ketika menjabat jadi anggota DPRD Rohil tidak memiliki kekuasaan eksekutif untuk merubah daerah Rokan Hilir yang lebih baik. Oleh sebab itu dengan kekuasaan tentunya bisa menerapkan keinginannya untuk merubah daerah Rokan Hilir agar lebih bagus lagi.  

“Kalau tak ado jabatan tak ada lainnya yang bisa ditunggu ya... enggak? tapi dengan jabatan itulah nanti bisa mengubah kabupaten Rokan Hilir ini. Walaupun ado niat baik, walaupun punya ide yang berilian namun kalau tidak ado jabatan maka tidak akan dapat merubah daerah Rokan Hilir. Makanya jikalau saya menjadi bupati Rohil barulah dapat merubah daerah Rohil ini,”tuturnya.

Kata Ia, untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) Rokan Hilir (Rohil) selayaknya berembuk dengan chevron ataupun pertamina yang mengelola blok rokan agar daerah memiliki saham yang lebih besar. Dimana saat ini informasinya hanya 10 persen saja saham daerah.

“Kalau bisa saham daerah naik menjadi 25 persen sehingga dengan demikian dapatlah dana tersebut untuk membangun  daerah,”tuturnya.

Dengan memiliki saham tersebut maka kita dapat menerapkan agar masyarakat Rokan Hilir kita dapat bekerja di perusahaan yang bekerja di daerah Rohil ini. Kemudian kontarktor daerah juga di berdayakan agar mendapat tender pekerjaan di perusahaan minyak tersebut.

“Jika mendapat tendernya para kontraktor daerah tentunya mereka akan mempekerjakan putra daerah yang tinggal di daerah Rohil sehingga perputaran uang tersebut tidak kemana-mana. Dengan demikian, maka ekonomi masyarakat akan meningkat dengan baik. Saat ini sub kontraktor Chevron sebanyak 260 perusahaan tidak satupun kontraktor dari daerah Rokan Hilir,”jelasnya.

Dia juga menegaskan agar perusahaan sub kontraktor Chevron tersebut agar memiliki kantor di daerah Rokan Hilir ini. Kemudian juga management perusahaan pengelola minyak tersebut 60 persen sahamnya dari daerah Rokan Hilir.

“Kita juga ingin agar perusahaan daerah Rokan Hilir dapat menjadi sub kontraktor,”ujarnya.  

Selanjutnya Ia menegaskan agar dilakukan juga reformasi pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini agar adanya peremajaan pimpinan dalam memimpin organisasi perangkat daerah. Tentunya, kata Ia, melakukan reformasi pimpinan tinggi pratama bagi yang tidak mampu untuk menunjukkan kerja dan kinerja di OPD nya. Reformasi pimpinan tinggi pratama tersebut tentunya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku melalui asisment.

Kemudian itu untuk pengiritan APBD jelasnya semua mobil dinas kepala OPD agar menggunakan mobil avansa. Hal ini agar dapat pengiritan dana pembiayaaan.

“Setahu saya, mobil torado itu harganya 2 milyar 300 juta, pajaknya 36 juta setahun. Coba kita pakai avansa pajak hanya 1 juta 300 setahun dan operasional minyak ke Pekanbaru hanya 100 ribu. Oleh sebab itu, jika kepala dinas menggunakan avansa maka dapat pengiritan pajak dan biaya operasionalnya,”jelas Afrizal.

“Jadi ini yang perlu kita perbaiki, sistem itu yaitu PAD, lapangan kerja terbuka, pendapatan kita semakin banyak tentu managemennya harus kita bolo (perbaiki,red) juga,”katanya kemudian.

Kemudian itu, masalah tenaga honor selayaknya diberikan tanda jasa. Karena sudah sekian tahun mengabdi dan bekerja di pemerintahan daerah. Kalau perlu, Kata Afrizal, tenaga honor tersebut dipanggil kembali yang selanjutnya honorer yang berkemampuan bekerja bagus di pemerintahan dan sudah mengabdi puluhan tahun bekerja  maka selayaknya di pertahankan dan diperjuangkan agar menjadi pegawai. Sedangkan yang belum mampu di pemerintahan di carikan solusinya menurut kemampuan tenaga honorer tersebut. Sehingga kemampuan kerjanya dapat disalurkan menurut bakatnya.

“Sekarang ini jangankan tenaga honorer kita dapat tanda jasa, tapi malah diberhentikan tak soda (tak diketahui,red),”tandasnya. (andy)  

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu