Komisi Informasi (KI) Pusat Batalkan Surat Keputusan (SK) tentang Pengecualian Informasi Badan Publik (BP) Kementerian PUPR

INDONESIASATU.CO.ID:

JAKARTA - Komisi Informasi (KI) Pusat membatalkan Surat Keputusan (SK) tentang pengecualian informasi Badan Publik (BP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembatalan SK Nomor 451/KPTS/N/2017 Kementerian PUPR menjadi salah satu poin dari amar putusan yang dibacakan Majelis Komisioner (MK) KI Pusat pada sidang dengan agenda pembacaan putusan di Ruang Sidang Lantai 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Senin (20/08).

Persidangan dipimpin Ketua MK Arif Adi Kuswardono beranggotakan Gede Narayana dan Romanus Ndau Lendong didampingi Panitera Pangganti (PP) Aldi Rano Sianturi yang dihadiri para pihak, baik Pemohon maupun Termohon. Pemohon Budi Prayitno yang sekaligus Kuasa terhadap adiknya Rita Yuniarti mendengarkan pembacaan putusan bersama Kuasa dari BP Kemen PUPR.

Pembatalan SK Pengecualian Informasi Kemen PUPR yang disampaikan oleh MK KI Pusat, karena mengecualiakan sejumlah informasi yang seharusnya terbuka untuk publik. Meski demikian, MK juga tidak membuka seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon sehingga MK memerintahkan kepada Termohon untuk terlebih dahulu menghitamkan informasi yang tidak terbuka bagi Pemohon.

Adapun informasi yang dinyatakan terbuka dalam amar putusan MK itu, adalah informasi tentang Buku Besar tentang data informasi wilayah tanah dibebaskan di RT 13 RW 01 Cilandak Barat Jakarta Selatan. Sebagaimana diketahui, Pemohon meminta sejumlah informasi tentang pembebasan lahan warga yang dipergunakan untuk membangun tol Desari (Depok Antasi) di Jakarta Selatan.

MK juga dalam amar putusannya menyatakan informasi tentang Daftar Nilai Penggantian tanah warga dan Daftar Nilai Realisasi pembayaran tanah warga merupakan informasi yang terbuka. Bahkan termasuk informasi tentang Kontrak Kerja pembebasan lahan tol Desari itu juga merupakan informasi yang terbuka.

Sedangkan informasi tentang kwitansi pembayaran hanya terbuka terhadap adik Pemohon yaitu atas nama Rita Yuniarti karena telah memberikan kuasanya kepada Pemohon. Adapun kwitansi pembayaran terhadap warga lainnya dinyatakan tertutup kecuali atas jika dilakukan permintaan informasi bagi warga yang bersangkutan sendiri.

Laporan : Karel Salim

Sumber: komisiinformasi.go.id

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita