Pijar Melayu: Ragukan Aksi Nyata Gubernur Riau Tertibkan Lahan Ilegal

indonesiasatu, 15 Aug 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Riau - Pernyataan Gubernur Riau yang berjanji akan menertibkan lahan ilegal mendapat dukungan dari Pijar Melayu terhadap menertibkan lahan ilegal di Provinsi itu.

Direktur Eksekutif Pijar Melayu Rocky Ramadani saat dikonfirmasi menerangkan,"Kami menyadari sepenuhnya persoalan utama di Provinsi Riau adalah persoalan lahan, baik ketimpangan kepemilikan lahan antara masyarakat baik kalangan petani biasa dengan petani berdasi dan korporasi perkebunan. Keberadaan lahan yang luas yang disinyalir Gubernur Riau mencapai 1 juta hektar merupakan bukti keruwetan sistem pertanahan di tanah bumi Melayu Riau”, Ujar Mahasiswa Pasca Sarjana UIR Jurusan Manajemen Agribisnis, Kamis (15/08/2019).

Meskipun demikian, Rocky menyangsikan pernyataan Gubernur Riau tersebut dapat diwujudkan dalam tindakan konkrit sehingga menyelesaikan benang kusut masalah pertanahan di Riau.

"Jangan - jangan pernyataan tersebut sekedar pernyataan emosional yang dikemukakan dikarenakan sengkarut kabut asap di Riau yang kini menjadi sorotan Nasional. Apalagi Gubernur Riau tidak merinci dugaan keterkaitan karhutla dengan keberadaan lahan ilegal”, Tandas Ketua PW HIMMAH Riau.

Lebih lanjut, Rocky mengemukan persoalan agraria di Riau sebenarnya telah diselidiki secara mendalam oleh pansus monitoring  dan evaluasi perizinan lahan yang diketuai oleh legislator Suhardiman Amby yang menemukan begitu banyak lahan perkebunan tanpa HGU sehingga menunggak pajak.

"Kami menantang Gubernur Riau untuk meneruskan temuan tersebut kejalur hukum agar rakyat Riau tau bahwa Gubri tidak hanya berani memperkarakan suporter PSPS namun juga berani berhadapan dengan mafia perkebunan yang memiliki back up kuat”.Ungkapnya.

Kendati demikian, Rocky menegaskan komitmen untuk satu barisan dengan siapapun yang memiliki kemauan politik untuk mewujudkan keadilan pertanahan di Provinsi Riau termasuk mendukung langkah Gubernur Syamsuar untuk perang dengan mafia pertanahan dan perkebunan.

“Kami meyakini bahwa karhutla berhubungan erat dengan keberadaan lahan ilegal dan lemahnya penegakan hukum. Jika 2 hal ini tidak ditangani maka yang akan terjadi hanya pengulangan bencana asap."Tutupnya.[Monanda Phermana]

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu